ANALISIS LEGALITAS PENGGUNAAN KADAVER TANPA IDENTITAS DALAM RANGKA KEPERLUAN PRAKTIKUM PENDIDIKAN ILMU KEDOKTERAN
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinkronisasi pengaturan legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian inventarisasi peraturan perundang-undangan, penelitian taraf sinkronisasi hukum, dan penelitian penemuan hukum in concreto. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi peraturan perundang-undangan dengan metode analisis normatif kualitatif, content analysis dan comparative analysis. Hasil penelitian mendapatkan bahwa pengaturan mengenai legalitas penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran pada struktur peraturan perundang-undangan Indonesia telah menunjukkan adanya legalitas hukum dan taraf sinkronisasi. Artinya, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah memberikan pengesahan hukum terhadap pengguna cadaver tanpa identitas sehingga dapat secara legal dalam menggunakan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran dan pengaturan mengenai penggunaan kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran yang di tingkat bawah telah berpedoman pada peraturan yang tingkatnya lebih tinggi. Tanggung jawab hukum pengguna kadaver tanpa identitas dalam rangka keperluan praktikum pendidikan ilmu kedokteran meliputi: tanggung jawab menjalankan sanksi pidana berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia; tanggung jawab melaksanakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Atau Jaringan Tubuh Manusia, akan tetapi tidak disebutkan bentuk sanksi administratif tersebut.
Kata Kunci: Legalitas Penggunaan Kadaver Tanpa Identitas, Tanggung Jawab Hukum, Praktikum Pendidikan Ilmu Kedokteran.
Full Text:
PDF View
References
A, Laki Y. 2015. “Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia Menurut Ketentuan Hukum Positif Indonesia” dalam Lex et Societatis Volume 3 Nomor 9 (hlm. 117)
Demak, Indah Puspitasari Kiay. 2018. “Perbedaan Tingkat Pemahaman Dalam Pembelajaran Anatomi Yang Menggunakan Preparat Basah (Kadaver) Dengan Preparat Kering Pada Mahasiswa Kedokteran Universitas Tadulako” dalam Jurnal Kesehatan Tadulako Volume 4 Nomor 3 (hlm. 31)
F, Rompas A. 2015. “Kajian Yuridis Pasal 134 KUHAP Tentang Bedah Mayat Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia” dalam Lex et Societatis 3 Nomor 1 (hlm. 141)
Khopiatuzidah. 2016. “Evaluasis dan Analisis Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyusunan Nasakh Akademik” dalam Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 15 Nomor 8 (hlm. 5)
Safaat, M. Ali dan Jimly Ashidique. 2006. Teori Hans Kelsen tentang Hukum,. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
Snell, R. S. 2012. Anatomi Klinis Berdasarkan Sistem (Dialih bahasakan oleh Sugarto) L. Jakarta: EGC.
Sukma, Anak Agung Ayu Anaya Widya. 2020. “Vista Hukum Pidana Terhadap Proses “Toe-eigening” Dan “Levering” Kadaver Untuk Tujuan Pendidikan” dalam Jurnal Kertha Wicara Indonesia Volume 9 Nomor 7 (hlm 7-9).
Qumairi, Ruby. 2014. Sinkonisasi, Pasal 36 ayat (2) Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Terkait Kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
DOI: https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.4.104
Article Metrics
Abstract view : 1835 timesPDF - 2386 times
Article Metrics
Abstract view : 1835 timesPDF - 2386 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SOEDIRMAN LAW REVIEW indexed by :
Redaksi Soedirman Law Review |
Jurnal Soedirman Law Review by Fakulty of Law, Jenderal Soedirman University is licensed under Attribution 4.0 International