IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI BENTUK ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi di Kepolisian Resor Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners)

Abstract

Tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan kesalahannya di
pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu
penegak hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka khususnya
tersangka tindak pidana narkotika. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
implementasi hak-hak tersangka sebagai bentuk asas praduga tak bersalah pada
penyidikan tindak pidana narkotika di Kepolisian Resor Banyumas. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris
dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kepolisian
Resos Banyumas dan Kantor Advokat Hak & Partners. Data yang digunakan
meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui
wawancara dan studi pustaka. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data,
display data, katagorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian teks naratif,
dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa
implementasi hak-hak tersangka tindak pidana narkotika sebagai asas praduga
tak bersalah pada penyidikan Kepolisain Resor Banyumas sebagian besar telah
sesuai dengan peraturan. Adapun hak-hak yang memerlukan perhatian lebih
lanjut yakni mengenai hak bebas menyampaikan keterangan tanpa adanya
tekanan hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan pasifnya
peran penasehat hukum pada tahap penyidikan. Adapun faktor-faktor
penghambat implementasi hak-hak tersangka sebagai asas praduga tak
bersalah pada tahap penyidikan antara lain dari substansi hukum yaitu sistem
hukum yang masih bersifat Crime Control Model yang berimplikasi pada pasifnya
peran penasehat hukum pada penyidikan. Struktur hukum yaitu kurangnya
profesionalitas Penyidik khususnya dalam mengontrol emosi dan tidak adanya
laboratorium forensik di wilayah Polresta Banyumas. Kultur hukum dalam hal ini
justru menjadi faktor pendorong yakni kesadaran masyarakat untuk tidak main
hakim sendiri serta respon sosial terhadap tindakan Penyidik dapat mendorong
Penyidik untuk bertindak sesuai dengan aturan hukum.

Kata Kunci : Implementasi, asas praduga tak bersalah, tindak pidana narkotika.