Implementasi Rumah Restorative Justice Di Kejaksaan Negeri Purbalingga

Abstract

Keadilan restoratif ialah konsep yang menitikberatkan pada pemulihan korban sebagai inti utama dalam penegakan hukum, sebuah metamorfosis terhadap keadilan restributif. Dalam hal ini restorative justice menitikberatkan pada bagaimana korban akan didudukkan dan fokus akhir apa yang akan dicapai. Rumah restorative justice dinilai sebagai salah satu bentuk upaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung untuk memfasilitasi penegakan hukum dalam mendukung Keadilan Restoratif / Restorative Justice. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai bentuk optimalisasi Rumah Restorative Justice pada Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai bentuk penyelesaian perkara tanpa melibatkan pengadilan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris yang menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan berpedoman kepada asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan di Indonesia dan juga melibatkan beberapa elemen Kejaksaan Negeri Purbalingga sebagai narasumber untuk upaya dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi konsep Restorative Justice di Kabupaten Purbalingga secara konseptual sudah berjalan dengan beberapa peraturan hukum yang mengatur, terbentuknya Rumah Restorative Justice di Kabupaten Purbalingga merupakan realisasi dari Peraturan Kejaksaan Agung sebagai bukti keseriusan Kejaksaan dalam menjalankan salah satu fokus pembangunan hukum di Indonesia. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam jurnal penelitian ini menunjukkan hasil bahwa angka penyelesaian perkara secara non-litigasi di Kabupaten Purbalingga masih terbilang cukup rendah dan peranan rumah RJ masih belum teroptimalisasikan secara menyeluruh, sehingga hal ini menjadi menarik perhatian dengan mendasarkan pada fokus utama yang menjadi hambatan penerapan RJ sekurang kurangnya pada dua aspek : culture budaya dan kompleksitas kondisi Tersangka untuk bisa di moderisasi pemulihannya melalui keadilan restorative.