Investasi pada Sektor Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja
Abstract
Wilayah perairan Indonesia merupakan penyimpan potensi Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang besar. Sulit dan dibutuhkannya tenaga yang ahli dalam bidang BMKT membuat pemerintah harus meminta bantuan untuk melakukannya kepada pihak investor yaitu investor dalam negeri dan investor asing. Namun, banyaknya regulasi yang mengatur persoalan BMKT menjadikan tidak jelasnya pengelolaan terhadap bidang usaha ini. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai BMKT untuk mendukung para investor dalam ikut berinvestasi dalam bidang usaha pengelolaan BMKT dan menciptakan pengelolaan BMKT yang layak dan efektif terhadap seluruh aspek nilai yang terkandung di dalam BMKT itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal dengan metode pendekatan normatif serta pendekatan yang difokuskan kepada peraturan atau kebijakan (statute approach). Potensi BMKT di Indonesia yang tercatat oleh APPP BMKTI adalah sebanyak 464 titik lokasi kapal tenggelam yang di perkirakan mengandung nilai ekonomi kurang lebih mencapai USD 12,7 miliar. Namun demikian, apabila melihat sejarah pembentukan kebijakan BMKT yang berlaku di Indonesia masih membingungkan pihak investor. Dengan menggunakan teori Economic Analysis of Law diharapkan pengelolaan BMKT untuk para investor dapat diarahkan untuk lebih tertib dan meningkatkan fisibilitas potensi dari BMKT secara in-situ dan ex-situ dari nilai ekonominya dan nilai cagar budayanya.
Kata Kunci: BMKT; Kelayakan; Efektifitas; Investasi.
Full Text:
PDF View
References
Pusat Data dan Analisa Tempo, Cerita dari Pemburu Harta Karun Nusantara (Jakarta: Tempo, 2020).
Raharjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum (Bandung: Sinar Baru, 1984).
Ridwan, HR, Hukum Adminstrasi Negara (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
Sihombing, Jonker, Hukum Penanaman Modal di Indonesia (Bandung: Alumni, 2009).
Amrani, Hanafi, “Analisis Ekonomi terhadap Hukum sebagai Upaya Peningkatan Peranan Hukum dalam Pembangunan” (2001) 8 Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.
Kelana, Perdana Putra et al, “Studi Kelayakan Lokasi Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Sebagai Wisata Selam di Kabupaten Karawang Jawa Barat” (2020) 1:2 Aurelia Journal.
Priscyllia, Fanny, “Pengaturan Benda Muatan Kapal Tenggelam dalam Rangka Perlindungan dan Pelestarian Warisan Budaya di Indonesia” (2022) 10:3 Jurnal Lex Administratum.
Saksono, Herie, “Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas” (2013) 5:1 Jurnal Bina Praja.
Sari, Athina Kartika, Much Nurachmad & Hudiansyah Is Nursal, “Model Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam Berdasarkan Kebijakan Ekonomi Biru (Blue Economy) Untuk Memperkuat Ekonomi Berkelanjutan Indonesia” (2021) 18:1 Lex Jurnalica.
Sofian, Harry Octavianus, “Permasalahan Arkeologi Bawah Air Indonesia” (2010) 6:11 Kapata Arkeologi.
Sugianto, Fajar, Velliana Tanaya & Veronica Putri, “Penilaian Efisiensi Ekonomi dalam Penyusunan Langkah Strategis Terhadap Regulasi” (2021) 10:3 Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.
Sulistyo, AD Agung & Arie Afriansyah, “Komitmen Indonesia dalam Pelindungan Warisan Budaya Bawah Air di Perairan Indonesia” (2021) 7:2 Veritas Et Justisia.
Widiasa, Rizky, “Penolakan Indonesia dalam Meratifikasi Konvensi UNESCO Tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air” (2021) 6:1 Indonesian Perspective.
Admin Humasri, “Adakan Konferensi Pers Virtual, Kemenko Marves Bahas Proyek Utama 2021 di Sektor Kelautan dan Perikanan”, online: Humasri.
DOI: https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.3.16074
Article Metrics
Abstract view : 101 timesPDF - 31 times
Article Metrics
Abstract view : 101 timesPDF - 31 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SOEDIRMAN LAW REVIEW indexed by :
 | Redaksi Soedirman Law Review |
Jurnal Soedirman Law Review by Fakulty of Law, Jenderal Soedirman University is licensed under Attribution 4.0 International
