Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Kerangka Konstitusi Hijau (Green Constitution) di Indonesia

Sidik Adi Purnama, Sri Wahyu Handayani

Abstract


Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah kerap kali disertai paradoks dalam pengelolaannya yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan. Kerusakan ekologis yang ditimbulkan menimbulkan pertanyaan serius terhadap efektivitas kerangka hukum nasional dalam menjamin keberlanjutan lingkungan hidup. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana konsep dan kedudukan Green Constitution dalam sistem hukum Indonesia, serta menilai apakah kebijakan pengelolaan SDA telah mencerminkan prinsip-prinsip konstitusi hijau sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, yang dikaji secara kualitatif berdasarkan data normatif dan kebijakan sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 telah memuat prinsip-prinsip konstitusi hijau secara implisit, implementasinya dalam kebijakan SDA belum sejalan dan cenderung bersifat antroposentris dan permisif. Fragmentasi regulasi sektoral, lemahnya peran yudikatif, serta tidak adanya mekanisme pengujian legislatif dari perspektif lingkungan memperparah disharmoni antara norma konstitusi dan praktik kebijakan. Diperlukan langkah-langkah strategis berupa harmonisasi regulasi, penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam judicial environmentalism, serta peningkatan kesadaran konstitusional di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat untuk mewujudkan Green Constitution yang operatif dan efektif dalam tata kelola SDA.

Kata Kunci: Ekologis; Konstitusi Hijau; Sumber Daya Alam

Full Text:


PDF View

References


Aji, Alan Bayu. “Inkosistensi Mahkamah Konstitusi Tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020.” Soedirman Law Review 5, no. 4 (February 2024): 39–56. https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.4.16059.

Arba, Sudiarto, and Rizki Yuniansari. “Perlindungan Hutan Dan Fungsinya Bagi Kehidupan Manusia Dan Lingkungan Alam Forest Protection and Its Role in Human Life and the Natural Environment.” Jurnal Kompilasi Hukum 8, no. 2 (2023).

Arrsa, Ria Casmi, Endrianto Bayu Setiawan, Atla Tegar Habib, Alif Rahman, Irsyad Syafi Pradana, Rifco Foseptin, and Muhammad Nizar Rizaldi. “Jaminan Hak Konstitusional Berdasarkan Konsep Green Constitution.” Jurnal Kajian Konstitusi 4, no. 1 (May 2024): 25–48. https://doi.org/10.19184/j.kk.v4i1.39842.

Ashri, Abdul Munif. “Setengah Abad Pasca Deklarasi Stockholm: Dinamika Pengakuan Internasional Terhadap Hak Atas Lingkungan.” Amanna Gappa 32, no. 1 (2024): 38–53.

Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Bakri, Muhammad. “Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reforma Agraria),” 2011, 4.

Bappenas. “Laporan SDGs Indonesia 2023: Akselerasi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.” Bappenas, 2023, 47–50.

Chandra, Febrian, Adithiya Diar, and Hartati Hartati. “Konstitusi Hijau (Green Constitution) Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Yang Berkeadilan.” Jurnal Penelitian Inovatif 4, no. 3 (June 2024): 889–96. https://doi.org/10.54082/jupin.441.

“Constitution of the Kingdom of Norway.” Article 112, n.d.

“Constitution of the Republic of South Africa,” 1996.

Fajarwati, Meirina. “Green Constitution Sebagai Upaya Untuk Menguatkan Norma Lingkungan Hidup.” RechtsVinding, 2016.

Forest Watch Indonesia (FWI). “Status Hutan Indonesia 2022.” n.d.

Group, Papua. “Kepala Suku Bicara: Blok Wabu Pasti Merusak Lingkungan Dan Mematikan.” Papua Times, April 2024.

“Grundgesetz Für Die Bundesrepublik Deutschland (Basic Law of Germany).” Articel 20a, n.d.

Hardjasoemantri, Koesnadi. “Hukum Tata Lingkungan.” UGM Press, 2002, 45–47.

ICEL. “Kritik Terhadap UU Minerba Dan Pengelolaan SDA.” Policy Brief, 2020.

ICLG. “Environment & Climate Change Laws Regulations Germany 2025,” 2025.

Iqbal, Muhammad F., and Et Al. “‘Peran Hukum Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Terhadap Pencemaran Lingkungan.’” Journal of Educational and Cultural Studies 3, no. 1 (2024): 15–21.

Irda, Shallimar. “KLHK Ungkap Urgensi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan LH Pusat-Daerah.” Detik News, September 2024.

Jazuli, Ahmad. “DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 4, no. 2 (August 2015): 181. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v4i2.19.

“Konstitusi Republik Ekuador,” 2008, 71–74.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. VIII. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Muhammad, Raihan. “Peranan Dan Problematika Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia.” Lex Renaissance 10, no. 1 (June 2025): 65–93. https://doi.org/10.20885/JLR.vol10.iss1.art3.

Novita Anggraeni, Ajeng Ragil Sunaryo, and Mochammad Wahyu Anugrah Utomo. “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Konsep Green Constitution Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia.” Journal of Studia Legalia 5, no. 2 (2024): 11–15.

Nur Fauzan, Muhammad Pasha. “MENINJAU ULANG GAGASAN GREEN CONSTITUTION: MENGUNGKAP MISKONSEPSI DAN KRITIK.” LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria 1, no. 1 (September 2021): 1–21. https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.573.

Pambudhi, Hario Danang, and Ega Ramadayanti. “Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam UU Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis.” Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2021. https://doi.org/10.38011/jhli.v7i2.313.

Pambudi, Lintang Ario, and Baginda Khalid Hidayat Jati. “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terkait Izin Lingkungan Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara: Studi Komparatif Di Indonesia Dan Malaysia.” Jurnal Soedirman Law Review, n.d., 397–408. https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.slr.2022.4.4.220.

Pratama, Alif, and Niken Wahyuning Retno Mumpuni. “Analisis Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia Ditinjau Dari Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle) (Studi Komparatif Dengan Negara Singapura).” Jurnal Hukum Lex Generalis 6, no. 1 (April 2025). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.928.

Priyanta, Maret. “Penerapan Konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution) Di Indonesia Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Jurnal Konstitusi 7, no. 4 (May 2016): 113. https://doi.org/10.31078/jk746.

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 001-021-022/PUU-I/2003.,” n.d.

“Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-XIX/2021,” n.d.

Rahman, Mujibur, Miftahul Jannah, Dr. Rahmad Masturi, Dr. Agustien Cherly Wereh, and Dr. Muhammad Kamran. “Quo Vadis Konstitusi Pancasila,” 2025, 71.

Ramadhan, Laksana Putra. “Analisis Deforestasi Dan Degradasi Terhadap Lingkungan Hidup.” Beleid 3, no. 1 (May 2025): 91. https://doi.org/10.51825/beleid.v3i1.29470.

Ranjani, Gita, and Hendi Setiawan. “Green Constitution: Tinjauan Kemanfaatan Dan Pemulihan Lingkungan Hidup Melalui Reklamasi Dan Pascatambang.” Lex Renaissance 9, no. 1 (September 2024): 108–33. https://doi.org/10.20885/JLR.vol9.iss1.art6.

Samekto, Adji, Fifiana Wisnaeni, and Priyono. “Negara Hukum Dalam Bingkai Pancasila,” 2022.

Sharma, Gauri, and Harshit Naveen. “Case Study On ‘Shubas Khumar v. State of Bihar and Others’, AIR 1991 SC 420.” International Journal of Law Management & Humanities 7, no. 1 (2024).

Shole, Tubagus. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” Jurnal Riset Ilmu Keadilan Dan Hukum 1, no. 1 (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.6801/jrikh.v1i1.2.

Sinaga, Nixon Randy, Abdul Aziz Nasihuddin, and Sri Hartini. “Tinjauan Yuridis Penyusunan Amdal Pada Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Soedirman Law Review 2, no. 2 (2020): 257–68.

Sodikin. “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Pemenuhan Dan Perlindungannya.” SUPREMASI : Jurnal Hukum 3, no. 2 (2021): 106–25. https://doi.org/https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.207.

Supriyadi, Aditya Prastian. “Reduksi Hak Partisipasi Publik Pada Aturan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Perizinan Berusaha Di Indonesia: Perspektif Green Constitution.” Jurnal HAM 14, no. 1 (2023).

Suryani, Dini, Nasional, Fathimah Fildzah Izzati, Imam Syafi’i, Pandu Yuhsina Adaba, and Septi Satriani. “Kemunduran Demokrasi Tata Kelola SDA: Penguatan Oligarki Dan Pelemahan Partisipasi Civil Society.” Jurnal Penelitian Politik 18, no. 2 (2021): 173–89. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1032.

Ulum, M. Rivatul, Cicilia Maret Tan, and Rayi Kharisma Rajib. “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan LingkunganSebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Di Tinjauan Dari Undang –Undang” 10, no. 24 (2024): 34–48.

UNEP. “Biodiversity Profile: Indonesia,” 2022.

Wahanisa, Rofi, and Septhian Eka Adiyatma. “Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan DalamPerlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila.” Bina Hukum Lingkungan 6, no. 1 (2024): 93–118.

Watch, Global Forest. “Indonesia Deforestation Data,” 2023.

Widyastuti, Tyas Vika. “Rekontruksi Regulasi Izin Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Harmonisasi Hukum Berbasis Nilai Keadilan Ekologis.” Disertasi: Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.” Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (September 2018): 306. https://doi.org/10.31078/jk1524.




DOI: https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16117

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Article Metrics

Abstract view : 0 times
PDF - 0 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


      SOEDIRMAN LAW REVIEW indexed by :

       

 

Redaksi Soedirman Law Review
Gedung Yustisia 1
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas, Telp. 0281 - 638339
E-mail : soedirmanlawreview@gmail.com

     

     Jurnal Soedirman Law Review by Fakulty of Law, Jenderal Soedirman University is licensed under Attribution 4.0 International