Pengelolaan Benda Sitaan Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto
Abstract
Penelitian ini membahas pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Purwokerto, di mana hal ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait lamanya proses hukum, keterbatasan fasilitas penyimpanan, dan penurunan nilai ekonomis barang sitaan. Di wilayah hukum Purwokerto, koordinasi antara Kejaksaan Negeri dan RUPBASAN menjadi kunci dalam menjaga integritas dan nilai aset negara yang disita. Permasalahan berfokus pada mekanisme pengelolaan benda sitaan hasil tindak pidana korupsi dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Purwokerto dan RUPBASAN Kelas II Purwokerto, serta faktor-faktor yang menjadi hambatannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen terhadap aparat kejaksaan dan petugas RUPBASAN. Pengelolaan benda sitaan dilakukan berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 10 Tahun 2019 dan Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur tahapan penyerahan, identifikasi, registrasi, pemeliharaan, serta eksekusi benda sitaan sesuai amar putusan pengadilan. Kerja sama antara Kejaksaan dan RUPBASAN telah berjalan efektif dalam menjaga kondisi fisik benda sitaan, meskipun masih terkendala oleh sarana penyimpanan yang terbatas dan proses peradilan yang panjang. Hambatan utama yang ditemukan ialah keterbatasan fasilitas penyimpanan dan lamanya proses peradilan yang menyebabkan penurunan nilai benda sitaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sarana, percepatan proses hukum, dan koordinasi antar lembaga guna mendukung efektivitas pemulihan aset negara. Secara normatif, pengelolaan benda sitaan di Purwokerto telah sesuai ketentuan hukum, namun secara praktis masih terdapat hambatan struktural dan teknis yang berpotensi mengurangi nilai aset negara. Diperlukan peningkatan kapasitas sarana RUPBASAN, percepatan proses hukum, serta penguatan koordinasi antar instansi agar pengelolaan benda sitaan dapat lebih efisien dan optimal dalam mendukung pemulihan aset negara.
Kata Kunci: Benda Sitaan; Korupsi; Kejaksaan Negeri Purwokerto.
Full Text:
PDF View
References
Alam, Faris Satria, ‘Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang’, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 9.1 (2022), 71–86
Amry, Ardila, and Satria Novembri, ‘Analisis Bentuk Labelling Terhadap Mantan Narapidana Narkotika Di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat’, Deviance Jurnal Kriminologi, 5.2 (2021), 118–35
Ananta, Zulia Devi, Ari Puji Astuti, Putri Ananta Rahayu, Moh Jauhari Ibrahim, and M. Isa Anshori, ‘Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja: Perspektif Hukum Dan Etika’, Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 2.3 (2024), 106–20
Andriani, Lisa, Fadillah Sabri, A. Irzal Rias, and Ilhamda Fattah Kaloko, ‘Pertimbangan Hakim Menolak Pembelaan Terpaksa Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Pasal 351 Ayat 3 KUHP Ditinjau Dari Keadilan Dan Kepastian Hukum’, Jurnal Ilmiah Indonesia, 7.12 (2022), 1–12
Antok Kurniyawan, and Yola Nur Hasanah, ‘Peran Rupbasan Sebagai Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan Tindak Pidana Korupsi’, Reformasi Hukum, 24.1 (2020), 1–20
Azi Shohi Sitorus, Nabilla Rahmadani, and Sahlan Sahlan, ‘Dampak White Collar Crime Bagi Pemerintah Dan Masyarakat’, JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora, 2.3 (2023), 226–33
Benni, Wiliyamson & Betarix, ‘Akibat Hukum Terhadap Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Yang Eksekusi Pengembaliannya Di Tolak Oleh Pemilik Atau Yang Berhak’, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, 4.2 (2025), 169–70
Djaenab, ‘Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat’, Ash-Shahabah Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 4.2 (2018), 148–53
Fadila Rahmawati, and Naura Nazhifah Suryana, ‘Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur’, Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini, 1.3 (2024), 01–15
Firnando, Lucky, ‘Dampak Labelling Terhadap Mantan Narapidana Melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Di Tinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia’, Jurnal Hukum EGALITAIRE, 2.2 (2024), 407
Fitriyanti, Lisa Dwi, and Agus Suwandono, ‘Perampasan Aset Sebagai Sanksi Tambahan: Analisis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia’, JAKSA- Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik, 3.3 (2025), 13–27
Gea, Jeliswan Berkat Iman Jaya, and Odaligoziduhu Halawa, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman’, Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi, 1.1 (2022), 77–88
Heryana, Ade, Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Esa Unggul, 2018)
Hidayat, Muhammad Rahmadzani, ‘Pertanggungjawaban Aparat Atas Kesalahan Prosedural Dalam Kasus Salah Tangkap Ditinjau Dari Filsafat Hukum’, Media Hukum Indonesia (MHI), 3.4 (2025), 763–70
Jasper, Reindra, ‘Menggali Makna Praperadilan Terhadap Penyitaan’, Dandapala, 2025
Lestari, Ani, and Khairul Huda, ‘Loving Not Labelin: Dampak Negatif Labeling Terhadap Bakat Dan Kreatifi Anak’, Genta Mulia, 12.1 (2021), 24–40
Majalah Tempo, ‘Barang Sitaan Hilang Di Tangan Jaksa’, Catatan Baskoro, 2013
Manihuruk, Rifkah, Rahel K Sianturi, Neta Estina Gultom, Evi Fanias Sidabutar, Helda Rahmasari, and Universitas Bengkulu, ‘Pelacakan Aset Tindak Pidana Korupsi : Analisis Hambatan Yang Dihadapi Intelijen Kejaksaan Negeri’, Jurnal Hukum Dinamika Ekselensia, 06.4 (2024), 197–208
Mareta, Frisda Cahya, and Firdaus Fakih, ‘Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik’, Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK), 6.2 (2024), 231–40
Marsinah, Rahma, ‘Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia’, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 6.2 (2014), 86–96
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2008)
Muhamad Candra Aji Saputro, Siti Nur Halizah, Bahrian Bahrian, Julio Virera Ladiawa, Subagio Subagio, Siti Nor Aleyda, and others, ‘Reformasi Birokrasi Melalui SOP Layanan Pengaduan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance DI Disdikbud Kota Samarinda’, Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 2.1 (2023), 101–11
Nurfachrizal, M. Naufal, and Wuryan Andyani, ‘Pengelolaan Dan Perlakuan Akuntansi Barang Rampasan Dan Piutang Uang Pengganti Di Kejaksaan Republik Indonesia’, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 10.1 (2021), 1–17
Nurhavina, Diana, ‘Labeling Siswa SMA Negeri Jurusan Bahasa Di Kota Surabaya’, Biokultur, 11.1 (2022), 15–27
Orlando, Galih, ‘Efektevitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia’, Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains, 6.1 (2022), 50
Panjaitan, P. A. Juanda, Triono Eddy, and Alpi Sahari, ‘Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Lbp)’, Jurnal Das Sollen, 9.1 (2023), 631–41
Pantoli, Zulkarnain, ‘Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset (Strategi Baru Melawan Korupsi Dengan Pendekatan In REM)’, Journal Of Human And Education (JAHE), 4.6 (2024), 1124–32
Rachmie, Synthiana, ‘Peranan Ilmu Digital Forensik Terhadap Penyidikan Kasus Peretasan Website’, Litigasi, 21.21 (2020), 104–27
Raja, Peter Joshua Lumban, and Janpatar Simamora, ‘Peranan Kejaksaan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan’, Innovative: Journal Of Social Science Research, 4.6 (2024), 6022–31
Republika Online, ‘BC Purwokerto Musnahkan Rokok Ilegal Dan Minuman Pembangkit Gairah’, Republika Online, 2014
Sani, Abdullah, ‘63 Ton Pupuk Urea Sitaan Kejari Siak Hilang Di Gudang’, Merdeka.Com, 2014
Setyowati, Aprilia, ‘Penanganan Laporan Masyarakat Terkait Maladministrasi Pada Masa Pandemi Covid 19 Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah’, Jurnal Solidaritas FISIP UNISRI, 2.3 (2022)
Siregar, Oppon B, ‘Pertanggungjawaban Jaksa Terhadap Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Tindak Pidana : (Studi Pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan)’, Locus Journal of Academic Literature Review, 4.2 (2025), 91–105
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)
———, Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2nd edn (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Press, 2015)
Stiyawan, Hendrik, Mansur Mansur, and Viva Maiga Mahliafa Noor, ‘Dampak Tidak Patuh Terhadap Pelaksanaan SOP Alur Rawat Jalan Di Rumah Sakit “X” Malang’, Ekspektra : Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 2.1 (2018), 01–16
Syamsudin, M., Operasionalisasi Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)
Tifani Suci, Aurora, and Yana Indawati, ‘Penyitaan Aset Dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi’, Jurnal Hukum Lex Generalis, 6.7 (2025), 1–20
Widatama, Krisna, ‘Sistem Monitoring Bukti Digital Untuk Meningkatkan Kontrol Terhadap Kasus Cybercrime Di Indonesia’, INTEK : Jurnal Informatika Dan Teknologi Informasi, 2.1 (2019), 39–46
Zainu, Danif, Hibnu Nugroho, and Budiyono Budiyono, ‘Efektivitas Kejaksaan Negeri Purbalingga Dalam Upaya Penegakan Hukum Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi’, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5.6 (2025), 4804
Zul Khaidir Kadir, ‘Teori Labeling Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal : Strategi Dekriminalisasi Untuk Menghentikan Siklus Stigma Sosial’, Jurnal Hukum Dan Sosial Politik, 3.1 (2025), 50–68
DOI: https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.4.16127
Article Metrics
Abstract view : 7 timesPDF - 1 times
Article Metrics
Abstract view : 7 timesPDF - 1 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SOEDIRMAN LAW REVIEW indexed by :
 | Redaksi Soedirman Law Review |
Jurnal Soedirman Law Review by Fakulty of Law, Jenderal Soedirman University is licensed under Attribution 4.0 International
