IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KECAMATAN PURWOKERTO BARAT

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan objek pajak yang memiliki prosentase tinggi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Banyumas khusunya Kecamatan Purwokerto Barat. Permasalahannya, bagaimana implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan apakah yang menjadi kendalanya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji permasalah tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer sebagai data pendukung, yang merupakan pengumpulan data yang berupa wawancara. Kemudian data dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif, yang menginterpretasikan bahan hasil penelitian, yang dijabarkan atau dijelaskan dalam bentuk kalimat atau penyertaan yang berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti, dan selanjutnya membuat kesimpulan. Implementasi kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kecamatan Purwokerto Barat telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2012. Dalam proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terdapat kendala-kendala baik akibat faktor internal maupun eksternal yang kemudian diantisipasi dengan kebijakan atau strategi khusus yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas, sehingga tetap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,  Pendapatan Asli Daerah.