PENERAPAN PEMBUKTIAN OBSTRUCTION OF JUSTICE OLEH ADVOKAT LUCAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KASUS LIPPO GROUP (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 90/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jkt.Pst dan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2019/PT.DKI)

Abstract

Korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga pemberantasannya
harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Kendala dalam penegakan
pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya adalah banyaknya
perbuatan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi.
Perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau
tidak langsung penyidikan terhadap tersangka dalam perkara korupsi disebut
Obstruction Of Justice. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
yuridis normatif dengan menggunkanan metode pendekatan analitis dan
perbandingan, serta spesifikasi penelitian yaitu preskripif. Berkaitan dengan
pembuktian, Terdakwa atas nama Lucas sebagai Advokat telah terbukti
melakukan Obstruction Of Justice dalam proses penyidikan korupsi penyuapan
panitera yang dilakukan oleh Eddy Sindoro. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan penjatuhan pidana pada Putusan No.
90/Pid.Sus/Tpk/2018/PN. Jkt Pst dan Putusan No.
13/Pid.Sus/Tpk/2019/PT.DKI. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengurangi
hukuman agar tidak terjadi disparitas yang tinggi maka pidana yang dijatuhkan
kepada Eddy Sindoro selaku Pleger dengan pidana yang dijatuhkan kepada
terdakwa Lucas sebagai Medepleger tidak boleh terlalu tinggi perbedaan
pidana yang dijatuhkan. Putusan ini dianggap tidak tepat karena merupakan
penjatuhan sanksi pidana pada perkara yang berbeda antara Eddy Sindoro
(Korupsi Lippo) dan Terdakwa Lucas (Obstruction Of Justice), sehingga justru
menghilangkan esensi filosofis dibentuknya Pasal 21 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Termasuk
dikesampingkannya aspek yuridis yang menunjukkan peranan terdakwa dalam
terjadinya Obstruction Of Justice dan profesi Terdakwa sebagai Adovokat
seharusnya sebagai dasar yang memberatkan, dan aspek sosiologis yakni
dikesampingkannya tujuan dan manfaat hukum dalam pencegahan Obstruction
Of Justice.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Obstruction Of Justice, Putusan
Pengadilan