TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN UTANG LUAR NEGERI NOMOR 4077-IND ANTARA INDONESIA DENGAN INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

Abstract

Otonomi  non-akademik  perguruan  tinggi  negeri  yang  mengakibatkan akses ekonomi masyarakat terhadap pendidikan tinggi semakin sulit setiap tahunnya mendorong Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-undang No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Terbitnya undang-undang tersebut  tidak  terlepas  dari  proyek  pendanaan  kerja sama  antara  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan World Bank yang berjudul Indonesia Managing Higher Education (IMHERE). Pendanaan ini terwujud dalam beragam perjanjian internasional salah satunya Credit Agreement Number 4077 antara International Development Association (IDA) dan Indonesia. Penelitian ini akan membahas bagaimana hubungan antara Indonesia dengan World Bank dan dampak dari Credit Agreement No.4077-IND. Metode yang  digunakan  adalah  analisis  dan  deskriptif  dengan  pendekatan  yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder dengan penyajian berbentuk teks naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dengan World Bank tidak memiliki hubungan keanggotaan secara langsung karena World Bank tidak memiliki legal personality dan legal capacity sedangkan Indonesia memiliki hubungan hukum dengan IDA yang bersegi dua. Dampak utama dari Credit Agreement No.4077-IND adalah pembentukan dasar hukum otonomi non- akademik perguruan tinggi negeri yang melanggar perlindungan hak asasi yang diakui  oleh  ketentuan  jus  cogens  dalam  Vienna  Convention  on  the  Law  of Treaties 1986.

Kata Kunci : Perjanjian Utang Luar Negeri, Otonomi Non-Akademik, Jus Cogens