Penerapan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 dalam Indentifikasi Unsur Bersekongkol pada Kasus Persekongkolan Tender
Abstract
Tender pada dasarnya harus dilaksanakan dengan adil dan terbuka. Meskipun demikian, terdapat perilaku yang mendorong para pihak melakukan persekongkolan tender. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah banyak memutus kasus persekongkolan tender, salah satunya melalui Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Perbedaan kedua putusan terletak pada pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang membatalkan putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta menganalisis penerapan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender dalam Putusan yang dikaji. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang - undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian menggunakan data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Data disajikan dengan deskriptif normatif dan dianalisis menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat menjadi dasar hukum hakim untuk memutus sengketa persekongkolan tender. Putusan KPPU Nomor 23/KPPU-L/2018, menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Indikasi Persekongkolan; Peraturan Komisi; Persekongkolan Tender.Full Text:
PDF View
References
Adiatna, L. Sigit Tri, Zainal Asikin, and Yudhi Setiawan, ‘Peran KPPU Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Dalam Sektor E-Commerce’, Commerce Law, 3.2 (2023)
Andriana, Geria, ‘Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender’, Jurnal Suara Hukum, 3.2 (2021), 351–80
Anggara, Ami, and Hirsanuddin Hirsanuddin, ‘Analisis Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Undang -Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehata(Study Kasus:Perkara Nomor 17/Kppu-L/2022)’, Commerce Law, 4.2 (2024), 342–49
Anggraeni, Ulita Bella, ‘Menggali Peran Hukum Persaingan Usaha Dalam Mendorong Inovasi Dan Efisiensi Ekonomi’, Journal of Legal Studies, 1.1 (2024), 24–29
Asikin, Zainal, Zunnuraeni Zunnuraeni, and Abdul Atsar, ‘Implementasi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Sengketa Persekongkolan Tender Pengadaan Barang Pemerintah Di Nusa Tenggara Barat’, Jatiswara, 40.1 (2025), 56–70
Asmah, Asmah, ‘Analisis Yuridis Putusan Nomor 29/PDT.SUS-KPPU/2019/PN BLK Terkait Persekongkolan Tender’, Jurnal Supremasi, 13.1 (2023), 28–38
Bakti, Surya, Zainal Asikin, and Sahnan Sahnan, ‘Eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Positif Indonesia’, Pagaruyuang Law Journal, 3.2 (2020), 259–79
Damaiyanti Sidauruk, Gloria, ‘Kepastian Hukum Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha’, Jurnal Lex Renaissance, 6.1 (2021), 132–51
Efendi, Yulius, and Teguh Wicaksono, ‘Konsekuensi Hukum Persekongkolan Tender Terhadap Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’, 2.1 (2025), 27–39
Endah Widyastuti, ‘Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah’, Judicatum: Jurnal Dimensi Citra Hukum, 1.2 (2023), 63–69
Fitriani, Nurul, ‘Wewenang KPPU Terhadap Pemberian Sanksi Pada Pihak Lain Dalam Kasus Persekongkolan Tender’, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21.1 (2021), 169–76
Hardiana, Dadang, ‘Dimensi Yuridis Dan Ekonomis Dalam Penanganan Persekongkolan Tender Pemerintah : Studi Komparatif Atas Putusan KPPU No. 17/KPPU-L/2022’, Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan, 09.02 (2024), 13–23
Heriyanto, Heriyanto, Abd. Rahman Saleh, and Nova Diana Kholida, ‘Pertanggungjawaban Hukum Peserta Tender Dan Penyelenggara Dalam Praktik Persekongkolan Pengadaan Jasa Konstruksi’, HUKMY : Jurnal Hukum, 5.2 (2025), 1031–47
Hermansyah, Pokok Pokok Persaingan Usaha Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008)
Iqbal, Muhammad Iqbal, Misnar Syam, and Yasniwati Yasniwati, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Akibat Terjadinya Persekongkolan Tender’, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7.3 (2025), 1805–24
Irani Qotrunnada Kahfi, Aruna, Ikarini Dani Widiyanti, and Emi Zulaiha, ‘Persekongkolan Tender Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Pada Putusan Nomor 570 K/Pdt.Sus-KPPU/2022’, Jurnal Rechtens, 13.1 (2024), 1–20
Jihad, Senaya Sahara, ‘Persekongkolan Tender Dengan Pinjam Bendera Perusahaan Pada Proyek Lelang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha’, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 5.2 (2022), 210–19
Kahfi, Maulana, Kurniawan Kurniawan, and Lalu Wira Pria Surhartana, ‘Persekongkolan Tender (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/Pdt.Sus-KPPU 2020)’, Jurnal Risalah Kenotariatan, 4.2 (2023), 630–45
Kennedy, Alexander, ‘Analisis Hukum Persaingan Usaha Platform Marketplace Online Pada Era Ekonomi Digital’, Ethics and Law Journal: Business and Notary, 2.4 (2024), 1–16
KPPU RI, Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 7 (Jakarta: KPPU RI, 2012)
Prasetya, Hendi Indra, and Danang Wahyu Muhammad, ‘Pembuktian Dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender’, Media of Law and Sharia, 3.1 (2022), 21–39
Risnain, Muh, ‘Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha’, Jurnal Hukum Dan Peradilan, 3.1 (2014), 49–58
Sirait, Resmaya Agnesia Mutiara, ‘Larangan Tindakan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat’, Tanjungpura Law Journal, 4.2 (2020), 178–90
Sisca Ferawati Burhanuddin, ‘Penerapan Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Praktik Monopoli Di Lingkungan Bisnis Perusahaan’, Jurnal Mahalisan, 1.1 (2024), 80–97
Suwondo, Akhmad Ikraam; Aisyah Ghanniyyah Inas; Ibnu rizqi, ‘Membedah Kasus Persekongkolan Tender PT Adhikarya & PT Kalber Berdasarkan Pendekatan Per Se Illegal Dan Rule of Reason’, Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan Universitas Al Azhar Indonesia, 10.1 (2025), 24–39
Tedjokusumo, Dave David, ‘Praktik Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Paket Pembangunan Revetment Dan Pengurungan Lahan Di Pelabuhan’, Jurnal Ius Constituendum, 8.3 (2023), 343–58
Wibowo, Sigit, ‘Persekongkolan Tender Dalam Pengadaan Barang Jasa Secara Elektronik Pada Pengadaan Pekerjaan Jasa Konstruksi (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor: 24/Kppu-I/2020)’, Jurnal Hukum Caraka Justitia, 2.1 (2022), 75–94
DOI: https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.3.16123
Article Metrics
Abstract view : 7 timesPDF - 1 times
Article Metrics
Abstract view : 7 timesPDF - 1 times
Refbacks
- There are currently no refbacks.
SOEDIRMAN LAW REVIEW indexed by :
 | Redaksi Soedirman Law Review |
Jurnal Soedirman Law Review by Fakulty of Law, Jenderal Soedirman University is licensed under Attribution 4.0 International
